Sebentar lagi UGM akan memungut karcis masuk wilayah kampus. buktinya bisa dilihat dari pemasangan portal di wilayah UGM, khususnya sekitar boulevard UGM. Hal ini dipastikan oleh Kepala Humas dan Protokol UGM Suryo Baskoro, mulai dari tanggal 5 juli 2010, peraturan ini akan diberlakukan, setiap mobil yang melewati wilayah UGM akan dipungut biaya dan tidak menutup kemungkinan kedepannya juga bagi sepeda motor, kata Humas UGM pengelolaan ini akan diserahkan kepada pihak ketiga agar kebijakan pungutan parkir dapat dikelola secara profesional.
mengutip dari kompas cetak :
"Melanjutkan pemasangan portal di seputar kampus, Universitas Gadjah Mada akan memberlakukan masuk berbayar bagi kendaraan bermotor pada 5 Juli mendatang. Menurut rencana, sepeda motor yang masuk kampus yang dikenal sebagai kampus kerakyatan itu akan dikenai tarif Rp 1.000, sedangkan mobil dikenai tarif Rp 2.000.
Direktur Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset UGM Singgih Hawibowo mengatakan, tarif masuk tidak berlaku untuk dosen, mitra kampus, dan mahasiswa angkatan 2009 ke bawah. Mereka hanya wajib membuat kartu identitas kendaraan (KIK) untuk ditunjukkan setiap kali memasuki kampus. Tarif masuk tetap diberlakukan untuk mahasiswa angkatan 2010 dan seterusnya. "Mahasiswa angkatan 2010 dan selanjutnya yang akan membawa mobil ke kampus harus membayar disinsentif masuk kampus Rp 200.000 per tahun (ketika diadakan pertemuan dengan DPPA dikatakan bahwa mahasiswa angkatan berapapun dan dosen tidak akan bayar. Dan itu berlaku sekali sampai lulus. Untuk yg melakukan pembayaran ditujukan bagi mitra UGM yaitu pegawai perusahaan di sekitar ugm dan pedagang). Untuk sepeda motor, sementara dibebaskan," katanya di Yogyakarta, Rabu (9/6). Potensi dana dari pemasukan baru ini sangat besar. Lalu lintas masuk di kluster Sosio-Humaniora dan Boulevard, berdasarkan penuturan Singgih, mencapai 8.000 kendaraan dalam sehari. Jumlah ini sudah turun dari laju masuk kendaraan bermotor pada Januari lalu yang mencapai 12.000 mobil dan sepeda motor dalam sehari. Dengan asumsi semua kendaraan yang masuk adalah sepeda motor, pemasukan untuk satu kluster saja mencapai Rp 8 juta sehari. Berdasar asumsi tersebut, potensi pemasukan dari tarif masuk kampus untuk seluruh kluster mencapai Rp 64 juta sehari. Singgih mengatakan, dana yang masuk ini akan dikelola sendiri oleh pihak UGM.".
kenapa pengelolaannya harus dikelola pihak ketiga?
buat apa dibuat KIK, seharusnya dengan hanya menunjukkan KTM seharusnya bisa dan STNK...
untuk sepeda motor sementara dibebaskan, mungkin mereka masih dalam tahap mensurvei jumlah sepeda motor dan masih dalam tahap menghitung keuntungan yang diperoleh nantinya.
potensi dana? sejak kapan kampus ini berubah menjadi perusahaan persero?
dipakai buat apa nanti dana tersebut, adakah yang mengauditnya, transparankah ?
kita sebagai mahasiswa yang kritis menelusuri lagi kenapa terjadi perubahan fungsi kampus menjadi mencari dana sendiri, karena kita tidak bisa menyalahkan pengelola kampus sepenuhnya karena di pendidikan tinggi pemerintah telah mengeluarkan berbagai aturan sebagai dasar hukum penyelenggaraannya. Akan tetapi, ternyata aturan-aturan yang dibuat tidak lepas dari agenda dan pengaruh lembaga-lembaga keuangan internasional dengan diterapkannya Washington Concencus dan Structural Adjustment Program. Akibatnya, kebijakan pendidikan yang dihasilkan lebih condong pada kepentingan pasar, bukan pada pemenuhan hak-hak warga negara atas pendidikan. dan hal ini sebenarnya sangat bertentangan dengan amanat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.
Namun sekali lagi jika peraturan ini diterapkan nantinya. haruslah diterapkan dengan tegas, jadi jika pun itu presiden ataupun pejabat yang datang ke kampus ini mereka harus membayar parkir!! dan jika kebijkan ini diberlakukan Universitas Gadjah Mada tidak pantas lagi menyandang predikat sebagai kampus kerakyatan!!